Menentukan apakah suatu Masalah Etis atau Legal dalam SDM

Daftar Isi:

Anonim

Departemen sumber daya manusia Anda kemungkinan adalah pemberhentian pertama Anda untuk berbagai macam masalah, mulai dari kompensasi hingga pemutusan hubungan kerja karyawan. Departemen SDM harus secara teratur menentukan kapan suatu masalah perlu di-outsourcing-kan ke departemen lain, dan ini bisa sangat menantang ketika dilema etika ikut bermain. Beberapa dilema etis paling baik dikelola oleh SDM, sementara yang lain sebenarnya masalah hukum yang harus dirujuk ke pengacara.

Sumber informasi

Sumber informasi yang menimbulkan dilema memberikan petunjuk berharga tentang departemen mana yang harus menanganinya. Komunikasi dari pengacara hampir selalu harus pergi ke departemen hukum Anda, seperti halnya meminta informasi spesifik tentang bagaimana perusahaan Anda dijalankan. Komunikasi internal dari karyawan biasanya merupakan domain SDM, tetapi jika komunikasi tersebut mengandung keluhan atau ancaman, sebaiknya minta pengacara untuk memeriksanya. Kebijakan baru harus selalu ditinjau oleh seorang pengacara dan SDM, tidak peduli siapa yang menciptakan kebijakan itu.

Perselisihan

SDM diperlengkapi untuk menangani banyak perselisihan di dalam perusahaan seperti ketidaksepakatan antara karyawan atau keluhan tentang seorang manajer. Demikian pula, ketika seorang karyawan mengangkat masalah etika tentang bagaimana suatu program atau bisnis itu sendiri dijalankan, ini sering jatuh ke tangan SDM. Tetapi ketika perselisihan adalah tentang masalah hukum - seperti apakah seorang karyawan harus dibayar untuk bekerja lembur - masalah ini harus didelegasikan ke departemen hukum Anda. Demikian pula, jika sengketa berpotensi menimbulkan gugatan hukum, SDM dan hukum mungkin perlu menyelesaikannya bersama. Seorang karyawan yang menuduh seorang manajer melakukan intimidasi akan membutuhkan bantuan dari HR, tetapi departemen hukum harus memberi tahu HR tentang apakah perilaku manajer itu ilegal.

Penafsiran Hukum

Setiap kali ada masalah interpretasi hukum, ini adalah dilema hukum, bukan etika. Ini mungkin tampak jelas, tetapi masalah hukum bisa jadi tidak kentara. Misalnya, jika seorang karyawan mengklaim bahwa aturan berpakaian mencegahnya mengekspresikan agamanya atau seorang manajer percaya bahwa ia dapat meminta karyawan untuk menghadiri sesi pelatihan yang tidak dibayar, seorang pengacara harus menangani masalah tersebut. Hukum terus berubah, dan apa yang dulunya legal sekarang bisa ilegal. Lebih baik berbuat salah di sisi keselamatan dan mengandalkan pengacara untuk menyelesaikannya.

Menjembatani kesenjangan

SDM dan hukum tidak harus menjadi dua departemen yang terpisah, dan salah satu strategi paling efektif untuk memastikan bahwa semua dilema ditangani dengan benar adalah dengan melibatkan kedua departemen. Dalam beberapa kasus, suatu masalah bisa bersifat etis dan legal. Misalnya, departemen hukum mungkin memberi tahu Anda tentang apakah Anda dapat memberhentikan karyawan secara sah karena alasan, dan departemen SDM dapat memberi tahu Anda apakah pemutusan hubungan kerja adalah keputusan etis dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi reputasi bisnis Anda.