Pemilik bisnis dan properti yang ingin mengembangkan sebidang tanah dengan membangun sebuah bangunan, menata ulang suatu daerah atau membagi kembali suatu paket harus mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah untuk melakukannya. Banyak pemilik rumah dan bisnis hanya perlu satu izin jika penggunaan lahan yang diusulkan untuk properti mereka konsisten dengan undang-undang zonasi lokal yang ada. Memahami beberapa perbedaan antara izin bangunan dan izin zonasi membantu menjelaskan tanggung jawab ini.
Dasar-dasar Zonasi
Zonasi adalah jenis undang-undang tata guna lahan lokal yang dirancang untuk "melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur penggunaan lahan dan mengendalikan jenis, ukuran, dan tinggi bangunan," menurut Komisi Zonasi Kode Philadelphia. Secara historis, undang-undang zonasi membatasi jenis pembangunan perkotaan yang dapat diizinkan untuk konstruksi di wilayah tertentu dari yurisdiksi pemerintah daerah yang disebut area atau distrik. Undang-undang ini telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi tujuan yang lebih luas, seperti pembangunan berorientasi pejalan kaki atau pelestarian bersejarah.
Izin Zonasi
Izin zonasi biasanya digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan dari pembangunan yang direncanakan konsisten dengan hukum zonasi lokal. Pengembang dan pemilik properti mengajukan izin zonasi dengan departemen perencanaan setempat, yang meninjau usulan penggunaan lahan dan memeriksanya terhadap tabel zonasi. Di Kota Portland, Oregon, misalnya, izin zonasi biasanya dikeluarkan untuk perbaikan kecil yang tidak memerlukan izin bangunan.
Izin Mendirikan Bangunan
Izin bangunan juga dikeluarkan oleh departemen perencanaan setempat, tetapi memastikan pengembangan yang direncanakan konsisten dengan persyaratan keselamatan kode bangunan lokal. Kode bangunan mensyaratkan bahwa konstruksi secara struktural baik, dibangun dengan benar dan aman untuk ditempati. Kode bangunan juga mungkin memerlukan instalasi khusus yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran dan prosedur evakuasi. Izin bangunan membutuhkan inspeksi keselamatan terhadap rencana konstruksi dan bangunan yang sudah selesai oleh pejabat bangunan.
Perbedaan utama
Di sebagian besar kota, proses aplikasi izin bangunan dan zonasi dilakukan secara simultan. Ini karena departemen perencanaan akan memverifikasi penggunaan lahan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tabel zonasi sebelum mereka mengeluarkan izin bangunan. Prosedur spesifik bervariasi sesuai dengan kota. Di Kota Berkeley, misalnya, pembangun proyek pembangunan besar harus mengajukan izin zonasi sebelum mereka dapat mengajukan permohonan izin bangunan. Dalam hal ini, izin zonasi hanya memberlakukan peraturan kode zonasi lokal sementara izin bangunan menegakkan standar konstruksi. Di Portland, Oregon, sebagai contoh lain, izin bangunan mencakup izin zonasi secara otomatis, sehingga pengembang tidak diharuskan mengajukan kedua izin tersebut.