Dalam sistem ekonomi pasar bebas, pemerintah secara teoritis tidak memainkan peran dalam bisnis. Pada kenyataannya, pemerintah mengganggu bisnis secara konstan melalui pajak, subsidi, keringanan pajak, dan peraturan hukum. Tanpa peraturan pemerintah tentang bisnis, pemain yang lebih kecil akan keluar dari pasar, yang mengarah ke monopoli yang dapat mengeksploitasi pembeli.
Bisnis dan Pemerintah
Interaksi antara pemerintah dan bisnis memiliki sejarah panjang dan berbelit-belit. Sementara banyak bisnis besar berusaha keras untuk lolos dari berbagai peraturan pemerintah, mereka juga memberikan persentase besar dari basis pajak yang menjalankan pemerintahan. Meskipun pemerintah dimiliki secara publik, ia juga, dalam beberapa hal, adalah bisnis. Mengingat bahwa pemerintah AS saat ini memiliki utang lebih dari $ 14 triliun, ada beberapa pertanyaan mengenai seberapa efektif bisnis ini telah dijalankan. Bisnis di sektor swasta juga menghadapi kesulitan ekonomi dan kadang-kadang diselamatkan darinya oleh pemerintah, seperti yang terjadi dengan General Motors pada 2008.
1: Pajak
Semua bisnis diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak atas pendapatan mereka. Ini adalah cara utama pemerintah melakukan intervensi dalam bisnis. Sebagai imbalan atas pajak-pajak ini, baik bisnis maupun perorangan disuplai dengan berbagai komoditas yang dimiliki publik seperti jalan, utilitas, polisi dan perlindungan kebakaran serta keuntungan sipil lainnya. Pajak bisnis didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh bisnis. Namun, kompleksitas undang-undang perpajakan memungkinkan perusahaan besar untuk mengambil keuntungan dari berbagai potongan pajak dan modifikasi undang-undang pajak.
2: Subsidi
Banyak pajak yang diambil dari bisnis oleh pemerintah kemudian dikembalikan ke bisnis dalam bentuk subsidi. Subsidi diberikan kepada bisnis berdasarkan sejumlah faktor, termasuk pentingnya layanan yang diberikan bisnis kepada masyarakat luas, ancaman ekonomi terhadap bisnis dan berbagai aspek perdagangan internasional dan proteksionisme. Beberapa contoh industri yang sering menerima subsidi pemerintah adalah industri penerbangan dalam bentuk bahan bakar jet bebas pajak, dan industri pertanian dalam bentuk pembayaran petani yang dirancang untuk mencegah produsen makanan keluar dari bisnis.
3: Penegakan Hukum
Pemerintah terkadang mengintervensi dengan sangat kuat dalam bisnis yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Beberapa bisnis, seperti yang tidak membayar pajak atau melanggar peraturan kesehatan, bekerja di bidang hukum secara ilegal. Lainnya, seperti pengedar narkoba atau jaringan prostitusi, melakukan kegiatan yang ilegal menurut definisi. Dalam kedua kasus ini, pemerintah melakukan intervensi dalam upaya menegakkan hukum dan mempertahankan infrastruktur ekonomi hukum.
